Survei SOUT merupakan kegiatan akhir dari rangkaian kegiatan lapangan
ST2013. Kegiatan ini bertujuan untuk menanyakan struktur ongkos beberapa usaha
komoditas strategis dari sektor-sektor pertanian. Dari survei itu BPS akan
mendapat profil rumah tangga usaha subsektor, struktur usaha dari komoditas
strategis, serta keadaan sosial ekonomi dari rumah tangga usaha subsektor.
Dari tiap subsektor dipilih komoditas yang mempunyai nilai ekonomis dan
nilai produksi yang tinggi yang ditetapkan menjadi komoditas strategis nasional
dan komoditas strategis provinsi. Tidak semua provinsi memiliki komoditas
strategis nasional, akan tetapi setiap daerah pasti memiliki komoditas
strategisnya. Komoditas tersebut dipilih berdasarkan info dari counter part masing-masing subsektor
seperti subsektor tanaman pangan mendapat info komoditasnya dari Dirjen Tanaman
Pangan Kementrian Pertanian (Kementan), subsektor hortikultura dari Dirjen
Hortikultura Kementan, dan lain-lain.
Meskipun sudah rilis hasil ST2013, Survei SOUT harus tetap dilakukan karena
dalam pencacahan lengkap ST2013, biasanya kita tidak dapat mengajukan
pertanyaan yang lebih rinci. Sementara di survei ini pertanyaannya lebih detail
dibandingkan saat pendataan ST2013 seperti berapa banyak benih yang dipakai,
berapa biayanya, berapa pupuk, berapa biaya produksi, berapa luas panennya, dan
lain-lain.
Manfaat dari survei ini adalah data yang dihasilkan dapat digunakan untuk
survei NTP yang dirilis tiap bulan dan PDB yang dirilis triwulanan dengan melihat
struktur ongkos yang ada pada survei ini. Selain itu, survei ini juga dapat
berguna untuk menyusun data profil usaha. Untuk internal BPS, unit kerja Neraca
dan Analisis Statistik serta Statistik Distribusi dan Harga dapat menggunakan
hasil data survei ini. Sementara untuk eksternal dapat digunakan oleh berbagai
kementrian terkait seperti Kementrian Pertanian, Kementrian Kelautan dan
Perikanan, Kementrian Kehutanan, Food and
Agriculture Organization (FAO), komunitas perbandingan komoditas
antarnegara seperti ITRC ( International
Tripartite Rubber Council ).